Bisnis.com, Jakarta – Sejumlah konglomerat besar di sektor properti dan batu bara kini turut ambil bagian dalam Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada acara groundbreaking pembangunan perumahan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Tangerang, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Indonesia, meminta komitmen dari beberapa konglomerat besar untuk mendukung program ini.
Surat undangan resmi bertanggal 31 Oktober 2024, dari Menteri Perumahan dan Permukiman kepada sejumlah konglomerat, mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam acara peluncuran Program 3 Juta Rumah tersebut. Maruarar mengonfirmasi bahwa Agung Sedayu akan mengembangkan lahan yang disumbangkan kepada pemerintah sebagai bagian dari proyek ini.
Proyek ini berlokasi di wilayah Tangerang. “Lahan disediakan oleh perusahaan kami, sedangkan pembangunan akan ditangani oleh perusahaan lain, yaitu Agung Sedayu,” jelas Maruarar saat ditemui di Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin, 28 Oktober 2024.
Undangan resmi tersebut juga ditujukan kepada pejabat pemerintahan, perwakilan bank, asosiasi perumahan, BUMN dan BUMD, asosiasi profesional, serta berbagai media. Selain itu, beberapa pemain besar di industri perumahan dan real estat, termasuk CEO dari beberapa grup konglomerat besar seperti Agung Podomoro Land, Agung Sedayu Group, Alam Sutera Realty, Ciputra Development, LIPPO Group, Pakuwon Jati, dan Paramount Land, turut diundang. Pejabat tinggi dari konglomerat lain, seperti Sinar Mas Land, Summarecon Agung, Harum Energi Group, Triputra Group, Djarum Group, Gudang Garam Group, Intiland Development, dan Pakuwon Group, juga hadir dalam acara tersebut.
Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Plt. Dirjen Perumahan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto, menyebutkan bahwa hingga kini Kementerian PKP belum menerima alokasi anggaran untuk program 3 juta rumah tersebut. Saat ini, Kementerian PKP memiliki anggaran senilai Rp5,07 triliun yang dialokasikan khusus untuk Ditjen Perumahan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun anggaran 2025.
“Anggaran ini bukan keseluruhan anggaran kementerian; Rp5,07 triliun adalah anggaran yang dialokasikan untuk Ditjen Perumahan dalam Kementerian PUPR tahun 2025,” jelas Iwan saat diwawancarai di kantor Kementerian Pekerjaan Umum pada Senin, 28 Oktober 2024. Ia juga menambahkan bahwa alokasi anggaran saat ini masih difokuskan untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang merupakan kontrak multi-tahun.